Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji dalam Rapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023). Foto : Oji/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar-BUMN sektor energi, yakni Pertamina dan PLN. Ia yakin dengan koordinasi yang baik, usaha untuk melakukan transisi energi akan jauh lebih cepat.

"Saya yakin kalau PLN dan Pertamina ini bisa berkoordinasi dengan baik, usaha kita untuk melakukan transisi energi ini akan jauh lebih cepat, jauh lebih masif. Sehingga target kita bisa tercapai ini sebenarnya bukan hanya persoalan internasional tapi untuk kepentingan kita," jelasnya dalam Rapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI dengan Dirut Pertamina dan PLN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, kepentingan nasional harus didahulukan dalam usaha transisi energi ini. Oleh sebab itu, kepentingan internasional bisa dilakukan selama hal tersebut selaras dengan kepentingan nasional.

"Yang harus kita utamakan adalah kepentingan nasional kita. Kalau itu memang selaras dengan kepentingan nasional kita, ya kita akan jalan, tetapi kalau tidak selaras dengan kepentingan nasional, kita tentu kita harus berhitung ulang," imbuhnya.

Diketahui, beberapa langkah Pertamina dalam upaya transisi energi adalah, pertama, melaksanakan transisi energi dengan tetap memprioritaskan ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Kedua, meningkatkan produksi migas, baik domestik dan di luar negeri untuk mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat infrastruktur gas, agar dalam operasionalnya dilakukan secara green operation.

Ketiga, mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, sehingga tetap menjamin keterjangkauan harga untuk masyarakat. Keempat, melakukan modernisasi kilang untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan produk yang lebih rendah emisi. Kelima, mengembangkan bahan bakar nabati (biofuel) untuk mengurangi impor BBM sekaligus menurunkan emisi karbon. Keenam, membuka diri dalam kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian NZE. (bia/rdn)